Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan UU MIG Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang telah diperbarui oleh Perppu Cipta Kerja menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Tanda ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua unsur atau lebih. Fungsi utama merek adalah membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Pemilik merek atau konsultan kekayaan intelektual yang mendapat surat kuasa dari pemilik dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Proses pengajuan dilakukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara elektronik atau non-elektronik, menggunakan bahasa Indonesia. Pemohon wajib mengisi formulir pendaftaran merek yang disediakan DJKI dan mencantumkan serta melampirkan data berikut: Setelah pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, DJKI akan menetapkan tanggal penerimaan permohonan (filing date). Berdasarkan praktik kami, DJKI akan mencantumkan tanggal tersebut dalam Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, terutama untuk pengajuan secara daring. Pemeriksaan Formalitas dan Pengumuman Permohonan DJKI akan memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan. Selanjutnya, dalam waktu paling lama 15 hari kerja, Menteri Hukum akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek selama dua bulan. Selama masa pengumuman, pihak manapun dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum. Keberatan tersebut harus disertai alasan dan bukti bahwa merek tidak dapat didaftarkan. DJKI akan mengirimkan salinan keberatan kepada pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Pemohon memiliki waktu maksimal dua bulan untuk memberikan sanggahan secara tertulis setelah menerima salinan keberatan tersebut. Pemeriksaan Substantif oleh DJKI Setelah masa pengumuman dan sanggahan selesai, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut. Pemeriksa merek akan menyelesaikan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu 30 hingga 90 hari kerja. Pemeriksa merek mengevaluasi dan mempertimbangkan setiap keberatan dan sanggahan yang pihak terkait ajukan selama proses pemeriksaan Jika pemeriksa menyatakan bahwa merek memenuhi syarat untuk didaftarkan, Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek: Sebaliknya, jika DJKI menolak permohonan, DJKI akan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang memuat alasan penolakan (usulan penolakan). Pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan ini dalam waktu 30 hari sejak menerima surat pemberitahuan. Apabila DJKI menerima tanggapan tersebut, maka Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat merek. Namun, jika DJKI menolak tanggapan atau pemohon tidak menyampaikan tanggapan, DJKI akan menolak permohonan pendaftaran secara otomatis berdasarkan hukum Bukti Permohonan dan Sertifikat Merek Anda dapat menggunakan tanda terima permohonan untuk membuktikan bahwa Anda telah mengajukan pendaftaran merek. DJKI akan menerbitkan tanda terima setelah pemohon melengkapi formulir, label merek, dan pembayaran biaya pendaftaran. Berdasarkan Pasal 3 UU MIG, Anda memperoleh hak atas merek setelah mendaftarkan merek tersebut. Proses pendaftaran meliputi pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk penerbitan sertifikat. Sertifikat tersebut menjadi bukti sah kepemilikan hak atas merek. Tindak Pidana Pemalsuan Merek Anda menyebut adanya laporan polisi atas tuduhan pemalsuan merek berdasarkan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Namun, Anda perlu mengetahui bahwa pemerintah telah mencabut undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan Undang-Undang MIG. Pasal 100 ayat (2) UU MIG menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000.000.” Dengan demikian, Anda belum dapat menilai suatu perbuatan sebagai pelanggaran pidana merek jika Anda belum mendaftarkan merek tersebut dan DJKI belum mengeluarkan keputusan penolakan secara resmi. Telusuri Lebih Lanjut

Kedudukan Peraturan Menteri Setelah Undang-Undang Dicabut Peraturan Menteri Dibentuk Berdasarkan Delegasi Peraturan menteri umumnya lahir dari kewenangan delegasi. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, melimpahkan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada menteri. Akibatnya, peraturan menteri berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang memberi delegasi tersebut. Pencabutan Undang-Undang Tidak Otomatis Mencabut Peraturan Menteri Ketika pemerintah mencabut undang-undang atau peraturan yang memberi delegasi, peraturan menteri yang menjalankan delegasi tersebut tetap berlaku. Banyak ahli hukum menilai ketentuan ini penting karena ketentuan tersebut mencegah kekosongan hukum, terutama pada aspek teknis yang peraturan menteri telah atur secara rinci Menurut Bagir Manan dalam bukunya Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia (hal. 22), hanya peraturan yang setingkat atau lebih tinggi yang dapat mencabut suatu peraturan. Pemerintah tetap mengakui dan memberlakukan peraturan menteri yang muncul karena pendelegasian, walaupun peraturan induknya sudah tidak berlaku Ketentuan Penutup Menentukan Status Peraturan Pelaksana Dalam praktik perundang-undangan, perancang peraturan menggunakan bab Ketentuan Penutup untuk mengatur nasib peraturan pelaksana yang lama. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa bagian penutup tersebut menentukan status hukum dari peraturan pelaksana sebelumnya. Melalui mekanisme ini, pemerintah tetap menjaga kesinambungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah tetap memberlakukan peraturan menteri yang masih relevan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan baru atau belum digantikan secara eksplisit Contoh: Pasal 251 PP 22/2021 Pemerintah memberlakukan sejumlah peraturan di bidang lingkungan hidup karena Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa peraturan tersebut tetap berlaku jika tidak bertentangan dan belum tergantikan oleh aturan baru. Rumusan ini memberikan payung hukum eksplisit terhadap keberlakuan peraturan pelaksana yang lebih lama. Keberlakuan Peraturan Menteri Setelah Pencabutan UU Pemerintah secara konsisten menggunakan teknik perumusan seperti itu untuk menjamin kepastian hukum. Jadi, meskipun pemerintah mencabut undang-undang yang memberikan delegasi, peraturan menteri tetap berlaku jika peraturan pengganti memuat ketentuan penutup yang menyatakan keberlakuannya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa: Telusuri Lebih Lanjut

Apakah Bunyi Termasuk Pornografi? Pertanyaan mengenai apakah bunyi termasuk pornografi sangat relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, bunyi dapat termasuk sebagai bentuk pornografi jika memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Bunyi Mendesah Termasuk Pornografi? Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan bahwa pornografi meliputi suara atau bunyi yang mengandung unsur cabul. Jika seseorang memperdengarkan suara desahan yang menyerupai aktivitas persenggamaan, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur pornografi. Hal ini berlaku apabila masyarakat menilai bunyi itu mengandung eksploitasi seksual dan melanggar nilai kesusilaan. Larangan Memperdengarkan Pornografi Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau menyediakan materi pornografi. Larangan tersebut secara eksplisit mencakup: Selain itu, Pasal 6 UU Pornografi juga melarang siapa pun memperdengarkan materi pornografi, kecuali pihak yang mendapat kewenangan melalui peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pemutaran suara berisi unsur cabul hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu dengan izin resmi. Sanksi Pidana Memutar Bunyi Pornografi Seseorang yang memperdengarkan suara desahan yang memenuhi unsur pornografi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 6 UU Pornografi. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Jika pelaku melibatkan anak, maka ancaman pidana meningkat sepertiga dari maksimum hukuman. Pelanggaran Kesusilaan Menurut KUHP dan UU KUHP Baru Selain UU Pornografi, perbuatan memperdengarkan bunyi cabul di ruang publik dapat melanggar hukum kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 281 KUHP Lama Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta. Tindakan tersebut termasuk mencium, menyentuh bagian intim, atau perilaku cabul lainnya di depan umum. Pasal 406 UU 1 Tahun 2023 UU KUHP baru yang berlaku mulai 2026 juga mengatur hal serupa. Pasal 406 menetapkan bahwa siapa pun yang melanggar kesusilaan di ruang publik atau di hadapan orang lain tanpa persetujuan telah melakukan tindak pidana. Negara dapat menjatuhkan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau mengenakan denda hingga Rp10 juta (kategori II) kepada pelaku. Pengertian Kesusilaan Menurut R. Soesilo, kesusilaan mencakup perbuatan cabul seperti bersetubuh, meraba, hingga mencium yang dilakukan di depan umum. Dalam UU 1 Tahun 2023, pelanggaran kesusilaan meliputi tindakan mempertontonkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai sosial masyarakat. Lex Specialis: UU Pornografi Mendahului KUHP Jika suatu perbuatan melanggar kedua aturan tersebut, maka berlaku asas lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum khusus (UU Pornografi) mengesampingkan hukum umum (KUHP). Dalam konteks ini, memperdengarkan suara cabul lebih tepat dijerat dengan UU Pornografi. Telusuri Lebih Lanjut

Hukum Menikahi Wanita Hamil oleh Pria Lain Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan baru sah jika para pihak melangsungkannya sesuai hukum agama masing-masing dan mencatatkannya secara resmi. Syarat dan Larangan dalam Pernikahan Pasal 8 UU Perkawinan secara tegas melarang pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, susuan, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, pihak yang ingin menikah harus memastikan bahwa hubungan mereka tidak termasuk dalam kategori larangan tersebut. Bolehkah Menikahi Wanita Hamil oleh Pria Lain? Jika seorang wanita hamil, sahkah orang lain menikahinya? Jika para pihak beragama Islam, maka Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama. Pasal 53 KHI menyatakan bahwa: Namun, jika pria yang menikahi bukan orang yang menghamili wanita tersebut, maka hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Artinya, pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah wanita tersebut melahirkan. Kesimpulan: Pernikahan Sah Jika Sesuai Ketentuan Agama Dengan demikian, teman Anda yang beragama Islam hanya boleh menikahi wanita hamil apabila dialah yang menghamilinya. Jika bukan, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam hingga wanita itu melahirkan anaknya. Kewajiban Menafkahi Anak Tiri Banyak orang mempertanyakan apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita rujuk beberapa ketentuan dalam undang-undang. Apakah Ayah Tiri Wajib Menafkahi Anak Tiri? Jika seorang pria menikahi wanita yang telah memiliki anak, maka pria tersebut menjadi ayah tiri dari anak tersebut. Selama anak tersebut tinggal bersama dalam satu rumah tangga, ayah tiri wajib memberikan nafkah, perlindungan, serta pemeliharaan. Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa orang tua mencakup ayah atau ibu kandung, tiri, maupun angkat. Karena itu, selama anak tinggal bersama, ayah tiri wajib memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Apakah Kewajiban Itu Berlaku Setelah Perceraian? Setelah terjadi perceraian, kewajiban ayah tiri dalam menafkahi anak tiri tidak lagi berlaku secara hukum. Hal ini karena anak tiri tidak memiliki hubungan hukum (keperdataan) dengan ayah tirinya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Sehingga, setelah perceraian, ayah tiri tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tiri. Namun, ia tetap dapat memberikannya secara sukarela demi kepentingan terbaik anak. Apakah Anak Tiri Berhak Menerima Warisan? Banyak orang mengira bahwa anak tiri yang dicantumkan dalam akta kelahiran sebagai anak dari suami ibu kandungnya berhak atas warisan. Padahal, hukum waris tidak serta-merta memberikan hak kepada anak tiri. Hukum Waris Menurut KUH Perdata dan KHI KUH Perdata dan KHI sama-sama menyatakan bahwa hanya keluarga sedarah dan pasangan sah dalam perkawinan yang berhak menerima warisan. Pasal 174 KHI bahkan membagi ahli waris menjadi dua kelompok, yaitu karena hubungan darah dan karena perkawinan. Karena itu, anak tiri tidak termasuk ahli waris menurut hukum. Meski namanya tercantum dalam akta kelahiran sebagai anak dari ayah tiri, ia tetap tidak berhak atas warisan. Cara Memberi Harta kepada Anak Tiri Jika seseorang ingin memberikan harta kepada anak tirinya, ia dapat melakukannya melalui hibah atau wasiat. Dua mekanisme ini sah secara hukum dan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesimpulan Hukum pernikahan dan waris memuat ketentuan yang sangat rinci. Menikahi wanita hamil sah jika pria tersebut yang menghamilinya, namun menjadi tidak sah jika bukan. Kewajiban menafkahi anak tiri hanya berlaku selama rumah tangga masih berjalan. Setelah perceraian, kewajiban tersebut tidak berlaku lagi. Di sisi lain, anak tiri tidak berhak atas warisan kecuali jika diberikan melalui hibah atau wasiat. Dengan memahami ketentuan hukum yang berlaku, setiap orang dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Telusuri Lebih Lanjut

Apakah Mahar Termasuk Harta Bersama dalam Pernikahan? Banyak orang masih keliru memahami kedudukan mahar dalam pernikahan. Sebagian besar mengira bahwa mahar termasuk dalam harta bersama (gono-gini), padahal anggapan tersebut tidak benar secara hukum. Faktanya, hukum mahar dalam pernikahan menetapkan bahwa mahar merupakan hak pribadi istri, bukan bagian dari harta bersama. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Calon suami wajib menyerahkan mahar kepada calon istri sebelum atau pada saat akad nikah. Dengan kata lain, pemberian mahar terjadi sebelum terbentuknya ikatan perkawinan. Sementara itu, hukum mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon istri dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Oleh karena itu, hukum tidak mengakui mahar sebagai harta bersama. Apakah Rumah yang Dijadikan Mahar Termasuk Gono-Gini? Pertanyaan umum sering muncul: bagaimana jika bentuk mahar berupa rumah? Apakah rumah tersebut tetap menjadi milik pribadi istri? Jawabannya: ya. Meskipun bentuk mahar berupa rumah, hukum tetap mengklasifikasikannya sebagai hak pribadi istri. Oleh karena itu, rumah tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketika terjadi perceraian, mantan istri berhak sepenuhnya atas rumah tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari mantan suami, baik untuk menjual maupun mengalihkan kepemilikannya. Penjualan Harta Bersama setelah Perceraian Hukum mengatur bahwa harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua pihak. Pasal 92 KHI dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa izin dari pasangan. Namun demikian, terdapat pengecualian. Jika sebelum menikah para pihak telah membuat perjanjian perkawinan tertulis yang mencantumkan kewenangan masing-masing untuk menjaminkan atau mengalihkan harta, maka mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu izin dari pasangan. Pasal 47 ayat (3) KHI memberikan dasar hukum untuk hal tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat mengatur pengecualian terhadap aturan umum mengenai harta bersama. Prosedur Pembagian Harta Gono-Gini Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan lain. Dalam praktiknya, pengadilan agama memutus pembagian harta berdasarkan permohonan atau gugatan dari pihak yang bersangkutan. Jika suami dan istri sepakat mengenai pembagian harta bersama, mereka dapat menyampaikan kesepakatan tersebut di dalam atau di luar persidangan. Selanjutnya, hakim akan menetapkan pembagian harta tersebut dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi kedua belah pihak. Apa Risiko Menjual Harta Bersama Tanpa Izin? Jika suami atau istri menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa meminta persetujuan dari pasangannya sebelum pengadilan mengeluarkan putusan, mereka melakukan tindakan yang dapat tergolong sebagai penggelapan. Oleh karena itu, pasangan yang dirugikan berhak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Kesimpulan Hukum secara tegas membedakan antara mahar dan harta bersama. Mahar merupakan hak pribadi istri dan tidak termasuk dalam gono-gini. Oleh sebab itu, istri dapat menjual atau mengalihkan mahar tanpa perlu persetujuan suami, bahkan setelah perceraian terjadi. Sebaliknya, untuk harta bersama, suami dan istri harus mendapatkan persetujuan satu sama lain sebelum melakukan tindakan hukum atas harta tersebut, kecuali jika perjanjian perkawinan menyatakan sebaliknya. Menjual harta bersama tanpa persetujuan melanggar hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun perdata. Telusuri Lebih Lanjut

Badan Usaha untuk PPMSE: Panduan Memilih Bentuk Usaha yang Tepat Pengertian E-Commerce B2C dan PPMSE E-commerce B2C (Business to Consumer) mengacu pada proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen melalui media elektronik yang terhubung ke internet. Model ini mencakup pencarian informasi, pembelian barang, serta pengiriman produk secara digital. Jika Anda membangun website e-commerce B2C, maka Anda bertindak sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). PPMSE menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi dagang. Berdasarkan regulasi terbaru, pelaku PPMSE dapat berbentuk pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri. Bentuk Badan Usaha untuk PPMSE Dalam Negeri Pelaku usaha dalam negeri mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Indonesia. Badan usaha ini dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Jenis Badan Hukum Pelaku PPMSE dalam negeri dapat memilih bentuk usaha sebagai berikut: Bentuk badan hukum ini sesuai dengan klasifikasi KBLI PPMSE seperti retail online, marketplace, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, dan social commerce. Jenis Bukan Badan Hukum Selain itu, pelaku usaha juga dapat memilih bentuk: Dalam praktiknya, Anda dapat memilih bentuk usaha sesuai skala usaha—baik mikro, kecil, menengah, maupun besar. Badan Usaha untuk PPMSE Luar Negeri Pelaku usaha luar negeri mencakup WNA atau badan usaha asing yang melakukan kegiatan PPMSE di Indonesia. Mereka wajib mendirikan badan usaha berbentuk PT apabila memiliki kegiatan tetap di Indonesia. Selain itu, mereka juga harus memenuhi syarat nilai investasi minimal Rp10 miliar (di luar tanah dan bangunan) sesuai ketentuan penanaman modal asing. Namun demikian, pelaku usaha dalam negeri tetap dapat menjalankan PPMSE tanpa bentuk PT, asalkan tidak melibatkan penanaman modal asing. Pertimbangan dalam Memilih Bentuk Badan Usaha 1. Biaya dan Proses Pendirian Perseroan perorangan menawarkan kemudahan karena pendiri cukup mengisi pernyataan pendirian secara online tanpa memerlukan notaris. Biaya pendirian relatif lebih rendah. Sebaliknya, pendirian PT, CV, Firma, dan koperasi memerlukan akta notaris dan permohonan pengesahan dari Kemenkumham. Oleh karena itu, biaya pendirian cenderung lebih tinggi, terlebih untuk PT yang dikenakan tarif berdasarkan modal dasar. 2. Tanggung Jawab atas Kerugian 3. Pembagian Keuntungan 4. Tata Kelola Perusahaan Kesimpulan: Pilih Bentuk Usaha Sesuai Kebutuhan Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, Anda perlu menyesuaikan pilihan badan usaha untuk PPMSE berdasarkan skala usaha, struktur tanggung jawab, efisiensi biaya, serta tata kelola yang Anda inginkan. Jika Anda ingin mendirikan usaha PPMSE dengan tanggung jawab terbatas dan tata kelola yang baik, maka mendirikan PT bisa menjadi opsi utama. Namun, jika Anda menginginkan fleksibilitas dan efisiensi biaya, maka perseroan perorangan atau bentuk bukan badan hukum dapat menjadi alternatif yang layak. Telusuri Lebih Lanjut

Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Setiap warga negara wajib melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) menyebutkan bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 menjelaskan: “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu, penduduk harus melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil akan mencatat kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen Akta Kelahiran dan Jenisnya Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta berdasarkan peristiwa penting yang telah mereka catat dalam sistem administrasi kependudukan. Selanjutnya, kutipan akta pencatatan sipil terbagi atas beberapa jenis, yaitu: Selanjutnya, pejabat tersebut memuat beberapa informasi penting dalam kutipan akta, seperti: Akta kelahiran termasuk dalam kategori dokumen kependudukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, dokumen kependudukan mencakup: Biaya Mengurus Akta Kelahiran Pemerintah telah menetapkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya. Pasal 79A UU 24/2013 secara tegas menyatakan bahwa: “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.” Dengan demikian, instansi pelaksana tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apa pun ketika Anda mengurus akta kelahiran. Jika Anda menemukan pungutan biaya, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai pungutan liar (pungli). Sanksi Pidana untuk Pungutan Liar Akta Kelahiran “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pungutan liar merupakan biaya yang pihak tertentu kenakan secara tidak sah di tempat yang seharusnya tidak memungut biaya. Definisi ini menegaskan bahwa praktik pungli melanggar prinsip pelayanan publik yang transparan dan bebas biaya Dalam konteks ini, pejabat yang memungut biaya atas pengurusan akta kelahiran telah melanggar hukum. Pasal 95B UU 24/2013 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pungli, yaitu: “Pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana, maupun Instansi Pelaksana yang memerintahkan, memfasilitasi, atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan melanggar hukum. Oleh karena itu, pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta kepada mereka.” Dengan kata lain, aparat yang mengenakan pungutan dalam pengurusan akta kelahiran dapat dikenai sanksi pidana berat. Apabila Anda mengalami pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, maka Anda berhak melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak sipil Anda sebagai warga negara. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menggunakan saluran pelaporan resmi yang telah disediakan pemerintah Telusuri Lebih Lanjut

Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam Hukum Acara Pidana Tiga Jenis Putusan dalam Perkara Pidana Pengadilan dalam perkara pidana dapat menjatuhkan tiga jenis putusan, yaitu: Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur putusan bebas. Dalam ketentuan ini, pengadilan memutus bebas jika hasil pemeriksaan di sidang menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang tidak terbukti sah dan meyakinkan berarti hakim menilai tidak cukup bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebaliknya, Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur putusan lepas. Pengadilan menjatuhkan putusan lepas jika terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dasar dari putusan lepas terletak pada kenyataan bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut berada dalam ranah hukum perdata, hukum adat, atau hukum lainnya di luar hukum pidana. Selanjutnya, Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur putusan pemidanaan. Pengadilan menjatuhkan pidana jika menemukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Perbedaan Antara Putusan Bebas dan Putusan Lepas Perbedaan utama antara putusan bebas dan putusan lepas terletak pada aspek hukum pembuktian. Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa: Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas KUHAP membedakan dua jenis upaya hukum, yaitu: Namun, hukum tidak memperbolehkan pengajuan banding terhadap putusan bebas. Pasal 67 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan banding atas putusan bebas atau lepas, kecuali dalam perkara tertentu seperti acara cepat atau penerapan hukum yang kurang tepat. Selain itu, pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan bebas. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sebagaimana Mahkamah Konstitusi tegaskan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016, secara tegas membatasi PK hanya untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan putusan lepas. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 membolehkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Oleh karena itu, pihak penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sementara banding dan PK tetap tidak dapat mereka tempuh. Ask ChatGPT Upaya Hukum terhadap Putusan Lepas Putusan lepas tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK). Namun, sama seperti putusan bebas, Pasal 244 KUHAP juncto Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 membuka peluang kasasi terhadap putusan lepas. Oleh karena itu, jaksa dapat mengajukan permohonan kasasi jika tidak sependapat dengan putusan lepas yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kesimpulan Pengadilan menjatuhkan putusan bebas jika tidak menemukan bukti yang sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa. Sebaliknya, pengadilan menjatuhkan putusan lepas jika perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak tergolong sebagai tindak pidana. Keduanya berbeda dari putusan pemidanaan karena hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana dalam putusan tersebut. Upaya hukum banding dan peninjauan kembali (PK) tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas maupun putusan lepas. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, jaksa atau terdakwa dapat mengajukan kasasi terhadap kedua jenis putusan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa kasasi menjadi satu-satunya jalan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas dan putusan lepas. Telusuri Lebih Lanjut

Perbedaan dan Hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Para ahli hukum telah memberikan berbagai definisi mengenai Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Hartono Hadisoeprapto menjelaskan bahwa PHI berfungsi sebagai pintu gerbang bagi siapa pun yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. R. Abdul Jamil menekankan bahwa hukum yang dibahas dalam PHI merupakan hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat tertentu. Sementara itu, Soediman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa tata hukum Indonesia merupakan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, bukan hukum masa lampau atau hukum yang dicita-citakan di masa depan (ius constituendum). Secara umum, PHI mencakup seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Subjek hukum dalam PHI meliputi warga negara Indonesia, warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, serta badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Sementara itu, objek hukum PHI mencakup seluruh benda yang berada di wilayah Indonesia, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta benda berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum (PIH) Pengantar Ilmu Hukum (PIH) membahas hukum secara umum tanpa membatasi pada ruang dan waktu tertentu. Objek kajian PIH mencakup prinsip-prinsip dasar, maksud, tujuan, dan tata hubungan dalam hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam PIH, para mahasiswa hukum mempelajari berbagai konsep fundamental tentang hukum, termasuk keterkaitannya dengan filsafat hukum. Secara spesifik, PIH mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu: Perbedaan antara PIH dan PHI Perbedaan utama antara PIH dan PHI terletak pada objek kajiannya. PIH membahas peraturan-peraturan hukum secara umum yang tidak terikat waktu dan tempat, sehingga bersifat lebih konseptual dan teoritis. PIH berfungsi untuk memperkenalkan makna hukum, asas-asas dasar hukum, dan memberikan fondasi keilmuan yang menyeluruh. Mahasiswa mempelajari PIH untuk memahami sistem hukum secara integral dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu. Sebaliknya, PHI secara khusus mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Mahasiswa mempelajari PHI untuk mengenal sistem hukum Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga hukum yang menjalankan sistem tersebut. Hubungan antara PIH dan PHI Meskipun PIH dan PHI memiliki fokus kajian yang berbeda, keduanya saling berkaitan erat dalam studi hukum. PIH berperan sebagai dasar teoritis dalam mempelajari PHI. Artinya, mahasiswa sebaiknya memahami PIH terlebih dahulu sebelum mendalami PHI. Dengan memahami PIH, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai asas, prinsip, dan tujuan hukum yang kemudian diterapkan dalam konteks hukum positif Indonesia melalui PHI. Keduanya termasuk mata kuliah dasar keahlian dalam kurikulum hukum dan berfungsi saling melengkapi. PIH memperkenalkan hukum sebagai sistem nilai dan pengetahuan, sementara PHI memperkenalkan sistem hukum nasional secara konkret. Kesimpulan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan dua bidang kajian hukum yang berbeda, namun saling mendukung. PIH membahas hukum dalam tataran konseptual dan universal, sedangkan PHI membahas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keduanya memberikan landasan penting bagi siapa pun yang ingin memahami dan mengkaji sistem hukum Indonesia secara utuh dan mendalam. Telusuri Lebih Lanjut

Batas Waktu Penyidikan Apa Itu Penyidikan? Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan KUHAP yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Siapa yang Bertindak sebagai Penyidik? Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh wewenang khusus dari undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Apa Dasar Penyidikan? Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 6/2019 menyatakan bahwa penyidik melaksanakan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Selain itu, Pasal 106 KUHAP mewajibkan penyidik untuk segera bertindak setelah menerima laporan atau pengaduan atas dugaan tindak pidana. Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Menurut Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 6/2019, tahapan penyidikan mencakup: Apakah Ada Batas Waktu Penyidikan? Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 pernah menetapkan batas waktu penyidikan sebagai berikut: Namun, Perkapolri 12/2009 kini telah dicabut. Akibatnya, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur batas waktu penyidikan saat ini. Bagaimana dengan Batas Penahanan? Meskipun tidak ada batas waktu penyidikan, Pasal 24 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa masa penahanan oleh penyidik hanya berlaku selama 20 hari. Penuntut umum dapat memperpanjang masa penahanan hingga 40 hari tambahan. Setelah 60 hari, penyidik wajib membebaskan tersangka demi hukum jika penyidikan belum selesai. Apa yang Terjadi Setelah Penyidikan Selesai? Setelah menyelesaikan penyidikan, penyidik wajib membuat resume yang berisi ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan. Penyidik juga harus menyusun berkas perkara secara lengkap dan menyerahkannya kepada penuntut umum. Jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau alasan hukum, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan melalui gelar perkara untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kesimpulan Saat ini, hukum positif tidak mengatur secara tegas batas waktu penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, penyelidik dan penyidik dapat melaksanakan tugas mereka hingga sebelum masa daluwarsa tindak pidana berakhir. Namun, penyidik tetap harus memperhatikan batas waktu penahanan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Telusuri Lebih Lanjut