Apa Itu Penjelasan Undang-Undang?
Bagaimana Kekuatan Hukum Penjelasan undang-undang merupakan bagian penting dalam struktur perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan membantu menjelaskan maksud pasal-pasal dalam undang-undang agar lebih mudah dipahami.
Sebagai ketentuan umum, pembentuk peraturan wajib mencantumkan penjelasan dalam tiga jenis peraturan berikut:
- Undang-Undang (UU),
- Peraturan Daerah Provinsi,
- dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain ketiga jenis tersebut, penjelasan bersifat opsional. Dengan kata lain, pembentuk peraturan tidak wajib mencantumkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), kecuali jika memang diperlukan untuk memperjelas isi pasal.
Struktur Penjelasan Undang-Undang
Penjelasan undang-undang biasanya terdiri atas dua bagian utama, yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
1. Penjelasan Umum
Penjelasan umum memuat latar belakang pemikiran, maksud, serta tujuan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, bagian ini menjadi elaborasi dari konsideran “menimbang” dalam batang tubuh undang-undang. Selain itu, penjelasan umum juga menjelaskan asas, tujuan, dan materi pokok yang tercantum pada pasal-pasal awal.
2. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Di samping penjelasan umum, terdapat pula penjelasan pasal demi pasal. Bagian ini menguraikan isi setiap pasal secara lebih rinci. Namun, jika perumus undang-undang menganggap suatu pasal sudah cukup jelas, maka mereka akan mencantumkan keterangan “cukup jelas” pada bagian penjelasannya.
Namun, ketika pembentuk undang-undang menilai suatu pasal tidak memerlukan penjabaran tambahan, mereka cukup menuliskannya dengan keterangan “cukup jelas”. Dengan demikian, istilah “cukup jelas” berarti bahwa pasal atau ayat tersebut tidak memerlukan penjelasan tambahan karena sudah dapat dipahami secara langsung.
Fungsi Penjelasan Undang-Undang
Selain menjelaskan isi batang tubuh undang-undang, fungsi utama penjelasan adalah sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden.Oleh karena itu, penjelasan memegang peranan penting dalam membantu masyarakat memahami setiap norma hukum dalam undang-undang secara lebih akurat.
Namun demikian, penjelasan harus mengikuti beberapa batasan. Antara lain:
- Tidak boleh bertentangan dengan isi batang tubuh;
- Tidak boleh memperluas atau mempersempit norma yang telah ada;
- Tidak boleh mengulang isi norma secara langsung (repitisi);
- dan tidak boleh memuat pendelegasian wewenang.
Sebagai akibatnya, penjelasan harus bersifat informatif dan tidak menambah makna hukum yang tidak ada dalam batang tubuh.
Apa Saja yang Dapat Dijelaskan?
Penjelasan dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai hal yang memerlukan kejelasan tambahan. Misalnya, kata-kata atau istilah asing yang digunakan dalam norma. Selain itu, penjelasan juga bisa mencantumkan contoh agar isi pasal lebih mudah dimengerti.
Dengan demikian, fungsi penjelasan bukanlah untuk menambah hukum baru, melainkan untuk membantu interpretasi hukum secara resmi dan sistematis.
Contoh Penjelasan Undang-Undang
Agar lebih jelas, berikut adalah contoh penjelasan dari Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Isi Pasal:
“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.”
Penjelasan Pasal:
Contoh penghitungan PPN berdasarkan tarif:
- Tarif 12% untuk penjualan barang
- Harga Jual: Rp10 juta
- PPN = 12% x Rp10 juta = Rp1,2 juta
- Tarif 12% untuk impor barang
- Nilai Impor: Rp10 juta
- PPN = 12% x Rp10 juta = Rp1,2 juta
- Tarif 0% untuk ekspor
- Nilai Ekspor: Rp10 juta
- PPN = 0% x Rp10 juta = Rp0
Sebagai ilustrasi, penjelasan ini membantu memperjelas penerapan norma pajak dalam praktik nyata.
Kesimpulan
Sebagai penutup, penjelasan undang-undang adalah elemen penting yang mendukung keterbacaan dan pemahaman atas isi peraturan. Penjelasan memberikan interpretasi resmi, membantu masyarakat, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam memahami maksud norma yang diatur dalam undang-undang.
Oleh karena itu, memahami struktur, fungsi, dan contoh dari penjelasan undang-undang sangatlah penting bagi siapa pun yang berkecimpung dalam dunia hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.