Pendahuluan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Lebih lanjut, PTUN didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sejak itu telah mengalami beberapa perubahan untuk menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa. Ciri-Ciri Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa tata usaha negara memiliki karakteristik khusus yang secara fundamental membedakannya dari jenis sengketa lainnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap ciri-ciri berikut sangat penting: Para Pihak: Pertama-tama, sengketa ini selalu melibatkan penggugat (orang atau badan hukum perdata yang dirugikan) dan tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan). Kompetensi: Selanjutnya, sengketa ini di selesaikan secara eksklusif di PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan di pengadilan umum. Objek Sengketa: Kemudian, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final. Keputusan harus menimbulkan akibat hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan Gugatan: Sementara itu, gugatan dapat di ajukan karena keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Batas Waktu: Pada tahap ini, penting di ingat bahwa gugatan harus di ajukan dalam 90 hari sejak di terimanya atau di umumkannya keputusan. Asas Praduga Tak Bersalah: Terakhir, pejabat tata usaha negara di anggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Alur Penyelesaian Sengketa 1. Upaya Administratif Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak yang merasa di rugikan terlebih dahulu dapat menempuh upaya administratif. Untuk itu, tersedia dua pilihan: 2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Apabila upaya administratif tidak memuaskan, pihak dapat melanjutkan ke pengadilan. Berikut adalah tahapan-tahapannya: Pengajuan Gugatan: Pada awalnya, penggugat mengajukan gugatan tertulis yang harus memuat identitas pihak, dasar gugatan, dan tuntutan yang jelas. Prosedur Dismissal: Setelah itu, pengadilan melakukan pemeriksaan awal (dismissal) untuk menentukan apakah gugatan dapat di terima atau di tolak berdasarkan kelengkapan persyaratan formal. Pemeriksaan Persiapan: Dengan demikian, hakim memberi waktu 30 hari kepada penggugat untuk melengkapi gugatan yang masih kurang jelas atau tidak lengkap. Pemeriksaan Perkara: Selanjutnya, pemeriksaan dapat di lakukan melalui dua cara: Pembuktian: Dalam proses ini, para pihak menggunakan berbagai alat bukti berupa surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan pihak, dan pengetahuan hakim. Penting di ketahui bahwa minimal 2 alat bukti di perlukan untuk sahnya pembuktian. Putusan: Akhirnya, putusan dapat berupa gugatan di tolak, di kabulkan, tidak di terima, atau gugur. Bilamana gugatan di kabulkan, tergugat di wajibkan mencabut keputusan atau menerbitkan keputusan baru, dengan kemungkinan juga pembayaran ganti rugi. Pelaksanaan Putusan: Berkaitan dengan hal tersebut, hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di laksanakan. Jika tergugat tidak melaksanakan dalam 60 hari, keputusan yang di sengketakan tidak berlaku lagi. Lebih jauh lagi, pejabat yang menolak melaksanakan dapat di kenakan uang paksa atau sanksi administratif. 3. Banding Menurut ketentuan yang berlaku, penggugat atau tergugat dapat meminta pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam 14 hari setelah putusan di beritahukan kepada mereka. 4. Kasasi dan Peninjauan Kembali Selain itu, terhadap putusan banding dapat di mohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan lebih dari itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di mohonkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Kesimpulan Pada akhirnya, penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan mekanisme yang sangat penting untuk melindungi hak-hak warga negara terhadap keputusan pemerintah yang merugikan. Dengan demikian, proses yang komprehensif ini di mulai dari upaya administratif, kemudian di lanjutkan ke PTUN, selanjutnya melalui banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, sehingga memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Abstrak Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Pasal 1367 KUHPerdata menjadi dasar pertanggungjawaban tidak langsung (vicarious liability) bagi pengusaha atas per buatan melawan hukum yang di lakukan karyawan. Selain itu, doktrin respondeat superior juga mempertegas bahwa majikan dapat di mintai tanggung jawab apabila tindakan tersebut di lakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gugatan ganti rugi, penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum, status hubungan kerja, dan kerugian yang timbul. Selanjutnya, berdasarkan Putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY, perusahaan angkutan umum di nyatakan bertanggung jawab atas kelalaian pengemudi. Oleh karena itu, Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 234 UULAJ memiliki peran signifikan dalam menentukan tanggung jawab perusahaan atas perilaku karyawan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perusahaan, Perbuatan Melawan Hukum, Kompensasi, Pasal 1367 KUHPerdata. A. Pendahuluan Perkembangan praktik hukum Indonesia menunjukkan bahwa sengketa antara pengusaha dan pihak ketiga akibat tindakan karyawan semakin meningkat. Oleh sebab itu, isu employment torts menjadi semakin relevan dalam konteks hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian wajib di ganti oleh pelakunya. Namun, dalam konteks hubungan kerja, tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada perusahaan apabila tindakan terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan. Selain ketentuan nasional, konsep respondeat superior dalam sistem common law menunjukkan prinsip yang sama. Dengan demikian, hukum Indonesia dan prinsip internasional memiliki keselarasan dalam perlindungan korban. B. Pembahasan 1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang luas, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Agar suatu tindakan dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, empat unsur harus terpenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan kausal, dan kerugian. Karena itu, ketika unsur tersebut terbukti, korban dapat menuntut ganti rugi. Dalam hubungan kerja, tanggung jawab dapat di berikan kepada pelaku maupun perusahaan apabila terdapat hubungan hukum yang jelas. 2. Tanggung Jawab Perusahaan Menurut Pasal 1367 KUHPerdata Pasal 1367 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pengusaha atas tindakan karyawan. Tanggung jawab muncul apabila tindakan di lakukan dalam masa kerja, terkait tugas pekerjaan, dan menyebabkan kerugian. Walaupun beberapa perusahaan memasukkan klausula pembebasan tanggung jawab dalam kontrak, klausula tersebut tidak membatalkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, tanggung jawab tetap melekat pada pengusaha. 3. Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY Dalam kasus kecelakaan transportasi umum, hakim menetapkan pengemudi dan perusahaan bertanggung jawab. Pertimbangan hukum mengacu pada kelalaian pengemudi sebagai pekerja serta kewajiban pengusaha memastikan keselamatan operasional. Selain itu, hakim menetapkan ganti rugi material sebesar Rp8.000.000. Putusan ini membuktikan penerapan nyata doktrin vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia. 4. Implikasi Hukum Pertanggungjawaban perusahaan bukan hanya terkait aspek perdata. Jika di temukan pelanggaran standard keselamatan, akibatnya dapat merambah ranah pidana. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengawasan, pelatihan, dan standar keselamatan kerja untuk mencegah risiko hukum. C. Kesimpulan Pertanggungjawaban perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum karyawan merupakan elemen penting dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwa tanggung jawab tersebut berlaku apabila tindakan di lakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Selain itu, Putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY menunjukkan penerapan nyata konsep vicarious liability. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan kontrol dan pengawasan terhadap karyawan untuk mencegah potensi kerugian hukum. Jika Anda percaya dengan kami, Anda dapat menghubungi kami. Info Kontak:📍 Address: Northwest Boulevard No.NV6/59, Citraland, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197📞 Number: +62 851-1770-7250📧 Email: ra.lawfirm.official@gmail.com

Abstrak Advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga berperan sebagai penasihat hukum perusahaan atau Corporate Lawyer. Dalam praktik bisnis, Corporate Lawyer menangani penyusunan kontrak, negosiasi, serta memastikan perlindungan hukum bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, setiap kontrak yang di buat oleh PT dengan pihak lain memiliki kekuatan mengikat dan wajib di laksanakan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis pengaturan hak serta kewajiban antara Advokat sebagai Corporate Lawyer dan perusahaan. Kedua, menjelaskan peran Corporate Lawyer dalam melindungi hak-hak keperdataan perusahaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi pustaka serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja di tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat ruang lingkup pekerjaan dan honorarium. Hak serta kewajiban Advokat mengacu pada UU No.18 Tahun 2003. Corporate Lawyer berperan dalam penyusunan dokumen hukum, penyelesaian sengketa, serta penagihan piutang melalui somasi, PKPU, atau litigasi. Kata Kunci: Advokat, Corporate Lawyer, PT, Kontrak, Somasi, Hukum Perdata. Pendahuluan Profesi advokat di kenal sebagai officium nobile karena memiliki fungsi menjaga hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa advokat hanya bekerja di ruang sidang. Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern, advokat juga memberikan layanan hukum korporasi. Dalam sistem bisnis, Corporate Lawyer berperan memastikan legalitas perjanjian, transaksi, dan kebijakan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 13 KUHAP dan UU No.18 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa advokat berwenang memberikan bantuan hukum secara profesional. Selain itu, Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap kontrak yang di buat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Apabila salah satu pihak melanggar, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data di kumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan praktisi hukum. Selanjutnya, data di analisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan akurat. Hasil dan Pembahasan A. Hak dan Kewajiban Corporate Lawyer Hak dan kewajiban Corporate Lawyer mengacu pada UU No.18 Tahun 2003, antara lain: 1. Hak Advokat 2. Kewajiban Advokat B. Hak dan Kewajiban Klien Klien berhak memilih advokat, memperoleh informasi hukum, menolak langkah hukum tertentu, serta mengakhiri kerja sama. Sebaliknya, klien wajib memberikan informasi yang benar, menaati nasihat hukum, serta membayar honorarium sesuai kesepakatan. C. Peran Corporate Lawyer dalam Perlindungan Keperdataan Perusahaan Corporate Lawyer bertugas memberikan layanan litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks sengketa kontrak, Corporate Lawyer biasanya memulai penyelesaian dengan memberikan somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. Apabila tidak ada penyelesaian, langkah berikutnya dapat berupa: Sebagai contoh, dalam penelitian ini Corporate Lawyer mendampingi PT Rahmat Putra Industrial dalam penagihan piutang terhadap PT Waskita Karya Beton Precast melalui somasi dan upaya hukum lanjutan. Kesimpulan Hubungan antara Corporate Lawyer dan perusahaan di bangun melalui perjanjian kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, serta ruang lingkup pekerjaan. Corporate Lawyer memiliki kewenangan sesuai UU No.18 Tahun 2003 dan menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap perusahaan. Melalui penyusunan dokumen hukum, negosiasi, somasi, PKPU, hingga litigasi, Corporate Lawyer berperan menjaga kepastian hukum serta melindungi kepentingan keperdataan perusahaan. Hubungi Website Kami (https://hukumkita.com/)

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perkembangan zaman tidak hanya mengubah cara hidup manusia, tetapi juga bentuk kejahatan yang terjadi. Jika dulu pelaku tindak pidana umumnya adalah individu, kini banyak kejahatan di lakukan oleh lembaga atau badan hukum yang disebut korporasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru dalam hukum pidana: bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika pelakunya bukan manusia, melainkan perusahaan? Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak. Dalam praktiknya, banyak kasus kejahatan di lakukan oleh korporasi, mulai dari pencemaran lingkungan, pelanggaran konsumen, hingga pencucian uang. Kejahatan semacam ini di kenal sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih, karena di lakukan secara profesional dan sering kali terorganisir. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi muncul sebagai upaya hukum untuk memastikan bahwa badan hukum tidak bisa berlindung di balik struktur organisasinya. Setiap tindakan yang merugikan masyarakat harus dapat di mintai pertanggungjawaban, baik oleh pelaku individu maupun oleh korporasi itu sendiri. Walaupun KUHP Indonesia belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, berbagai undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Korupsi, dan UU Pencucian Uang telah menetapkan bahwa korporasi dapat di mintai pertanggungjawaban di depan hukum. Teori Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Untuk memahami bagaimana korporasi bisa di pidana, terdapat tiga teori utama yang di gunakan dalam Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yaitu: Implementasi di Indonesia Meskipun KUHP belum memuat ketentuan eksplisit, berbagai undang-undang khusus di Indonesia telah membuka jalan bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya dalam UU Perbankan, UU Telekomunikasi, dan UU Ketenagakerjaan, pengurus atau pihak yang memberi perintah dalam korporasi dapat di tuntut secara pidana. Prinsip yang di gunakan adalah bahwa korporasi dapat di pidana apabila tindakan di lakukan untuk kepentingan perusahaan, di lakukan oleh pihak yang memiliki wewenang, dan memberi keuntungan bagi korporasi. Kesimpulan Korporasi bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga subjek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Dengan adanya prinsip equality before the law, setiap pelaku baik individu maupun korporasi memiliki kewajiban yang sama di hadapan hukum. Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sangat penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas bisnis yang melanggar hukum. Jika Anda percaya dengan kami, Anda dapat menghubungi kami. Info Kontak:📍 Address: Northwest Boulevard No.NV6/59, Citraland, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197📞 Number: +62 851-1770-7250📧 Email: ra.lawfirm.official@gmail.com

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena hanya lembaga ini yang berwenang menentukan apakah suatu kasus layak di ajukan ke pengadilan. Melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, jaksa di beri kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata hukuman penjara. Konsep Keadilan Restoratif Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya agar kerugian akibat tindak pidana dapat di perbaiki dan keseimbangan sosial dapat di kembalikan seperti semula. Dalam kasus penganiayaan, misalnya yang di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pendekatan ini memungkinkan pelaku dan korban menyelesaikan masalah secara damai, dengan syarat tindak pidana tergolong ringan dan pelaku baru pertama kali melakukannya. Penerapan di Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Penelitian menunjukkan bahwa kasus penganiayaan di wilayah Parigi Moutong cukup tinggi. Salah satu contoh perkara yang di ajukan untuk diselesaikan secara restoratif adalah kasus Minarto Allow alias Narto, yang menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Meskipun pelaku dan korban telah sepakat berdamai, permohonan penghentian penuntutan tidak di setujui karena perbuatannya di nilai memiliki unsur kesengajaan berat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dapat di terapkan pada semua kasus, terutama jika tindakan pelaku menimbulkan luka serius atau ancaman bahaya besar. Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif Penerapan keadilan restoratif masih menghadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Hambatan Internal: Hambatan Eksternal: Upaya dan Harapan ke Depan Ke depan, penerapan keadilan restoratif perlu di atur lebih tegas dalam KUHAP baru agar memiliki dasar hukum yang kuat. Jaksa sebagai Dominus Litis (pengendali perkara) perlu di beri kewenangan lebih besar untuk memutuskan apakah suatu perkara layak di selesaikan melalui jalur restoratif. Selain itu, di butuhkan perubahan pola pikir masyarakat agar lebih menekankan pada pemulihan korban, bukan pembalasan terhadap pelaku. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga adat, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Kesimpulan Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih humanis. Namun, penerapannya masih memerlukan dukungan regulasi yang kuat, koordinasi antar lembaga, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya di tegakkan, tetapi juga di rasakan oleh semua pihak yang terlibat. Jika Anda percaya dengan kami, Anda dapat menghubungi kami. Info Kontak:📍 Address: Northwest Boulevard No.NV6/59, Citraland, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197📞 Number: +62 851-1770-7250📧 Email: ra.lawfirm.official@gmail.com

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemudahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu hasil inovasinya adalah Financial Technology (Fintech), khususnya layanan pinjaman dana online (online lending). Fintech menawarkan akses pembiayaan cepat dan mudah tanpa perlu prosedur rumit seperti di bank konvensional. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan tidak manusiawi oleh penyedia layanan pinjaman online ilegal. Di sinilah pentingnya penyelesaian hukum tindak pidana dalam sektor financial technology, agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan pelaku pelanggaran dapat ditindak secara tegas. Masalah yang Timbul Banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi konsumen disalahgunakan untuk keperluan penagihan. Beberapa platform fintech ilegal mengakses kontak pribadi pengguna, menyebarkan informasi utang, hingga melakukan intimidasi dan ancaman.Perbuatan tersebut melanggar UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 serta Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Regulasi yang Berlaku Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa aturan untuk mengatur fintech, di antaranya: Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam hal keamanan data dan penegakan hukum terhadap fintech ilegal. Perlindungan dan Penyelesaian Hukum Penyelesaian hukum tindak pidana dalam kasus fintech mencakup proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data dan intimidasi yang melanggar aturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen fintech mencakup dua bentuk: Kegiatan kredit online diatur melalui kontrak elektronik sesuai Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang memiliki kekuatan hukum mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal). Tantangan dan Solusi Masih banyak fintech ilegal bermunculan karena mudahnya membuat aplikasi dan ringannya sanksi hukum. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan: Kesimpulan Kemajuan fintech memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun juga membuka celah kejahatan siber dan pelanggaran hak konsumen. Diperlukan penegakan hukum yang kuat, regulasi yang jelas, dan perlindungan menyeluruh agar ekosistem fintech di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat serta adil bagi semua pihak. Jika anda percaya dengan kami, anda dapat menghubungi kami Info Kontak : Address : Northwest Boulevard No.NV6/59, Citraland, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 Number : +62 851-1770-7250 Email : ra.lawfirm.official@gmail.com

Perkembangan teknologi keuangan atau fintech membawa kemudahan dalam layanan transaksi dan pembiayaan digital di Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan hukum yang perlu di atur agar memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha fintech serta pengguna layanan.Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai peraturan, salah satunya POJK No.77/POJK.01/2016, untuk memastikan kegiatan fintech berjalan sesuai prinsip keadilan, keamanan, dan kepastian hukum. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Fintech Pelaku usaha fintech berperan sebagai penyelenggara platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam praktik Peer to Peer (P2P) Lending, penyelenggara tidak menyalurkan dana secara langsung, tetapi bertindak sebagai perantara (intermediary). Tanggung jawab utama pelaku usaha fintech antara lain: Menyediakan sistem yang aman dan transparan. Melindungi data pribadi pengguna. Mematuhi aturan OJK dan UU ITE. Menyampaikan risiko kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan. Jenis Perlindungan Hukum Perlindungan hukum bagi pelaku usaha fintech di bagi menjadi dua: Upaya yang dilakukan untuk mencegah sengketa, seperti: Penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam perjanjian. Perlindungan data dan informasi pengguna. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa internal. Kewajiban pendaftaran dan pengawasan di bawah OJK. Berlaku ketika sudah terjadi sengketa hukum.OJK dan lembaga hukum dapat bertindak sebagai mediator atau pengawas, misalnya ketika terjadi pelanggaran etika, penyalahgunaan data, atau wanprestasi dalam transaksi fintech. Tantangan Hukum di Industri Fintech Beberapa kendala masih di hadapi, antara lain: Banyaknya penyelenggara fintech ilegal yang belum terdaftar di OJK. Kurangnya literasi digital dan hukum masyarakat. Belum adanya undang-undang khusus fintech, sehingga masih mengacu pada aturan umum seperti KUHPerdata dan UU ITE. Untuk itu, di perlukan regulasi yang lebih kuat dan adaptif agar bisa menampung perkembangan teknologi keuangan yang dinamis. Kesimpulan Perlindungan hukum pelaku usaha fintech sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.Dengan kepatuhan terhadap peraturan OJK serta penerapan prinsip etika bisnis, penyelenggara fintech dapat melindungi kepentingan pengguna sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital di Indonesia. Jika anda percaya dengan kami, anda dapat menghubungi kami Info Kontak : Address : Northwest Boulevard No.NV6/59, Citraland, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 Number : +62 851-1770-7250 Email : ra.lawfirm.official@gmail.com

Ketentuan Hukum Mengenai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Separatis di Indonesia Definisi dan Dasar Hukum Pembentukan Ormas Pemerintah mengatur pendirian organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perppu tersebut, ormas merupakan organisasi yang masyarakat dirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak dan Kewajiban Ormas Menurut Undang-Undang Hak Ormas: Undang-undang memberikan ormas sejumlah hak, antara lain: Kewajiban Ormas: Pasal 21 UU 17/2013 mengatur kewajiban ormas, yakni: Larangan Bagi Ormas Pasal 59 ayat (4) Perppu 2/2017 melarang ormas: Kegiatan separatis mencakup upaya memisahkan sebagian atau seluruh wilayah NKRI berdasarkan etnis, agama, atau ras. Sanksi Terhadap Ormas yang Melanggar Administratif: Sanksi Pidana: Setiap orang yang menjadi pengurus atau anggota ormas yang dengan sengaja melanggar larangan di atas dapat dikenai: Aspek Hukum Pembentukan Organisasi Separatis Ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru Pemerintah juga dapat menjerat pendiri organisasi separatis dengan hukum pidana, yakni: Pasal 106 KUHP Lama: “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.” Pasal 192 UU 1/2023 tentang KUHP Baru: “Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI lepas dari Indonesia, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.” Apakah Mendirikan Organisasi Separatis Merupakan Makar? Pertama-tama, Pasal 87 KUHP dan Pasal 160 UU 1/2023 menjelaskan bahwa makar baru terjadi jika terdapat permulaan pelaksanaan dari niat untuk menyerang kedaulatan negara. Dengan demikian, membentuk organisasi saja belum memenuhi unsur makar, karena: Namun, tindakan tersebut tetap dapat dijerat dengan pasal permufakatan jahat, sebagai berikut: Pasal 110 ayat (1) KUHP Lama: “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 dipidana menurut ancaman pidana pasal-pasal tersebut.” Pasal 196 UU 1/2023: “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan 194 dipidana.” Kesimpulan Telusuri Lebih Lanjut

Ketentuan Hukum tentang Pengibaran Bendera Kebangsaan Asing di Indonesia Definisi Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing Pemerintah mengatur penggunaan bendera kebangsaan asing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Dalam aturan ini, penggunaan bendera kebangsaan asing mencakup tindakan mengibarkan, memasang, atau membawa bendera tersebut di muka umum. WNA Dapat Mengibarkan Bendera Kebangsaannya dalam Keadaan Tertentu Warga Negara Asing (WNA) boleh mengibarkan bendera kebangsaannya di wilayah Indonesia dalam situasi sebagai berikut: WNA harus mengibarkan bendera tersebut di rumah atau kantornya, atau di halaman rumah atau kantor, sesuai ketentuan yang berlaku. WNI Dapat Mengibarkan Bendera Asing dengan Izin Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) juga dapat mengibarkan bendera kebangsaan asing dalam kondisi tertentu, yaitu: Ketentuan Mengenai Pengibaran Bersama dengan Bendera Indonesia Setiap kali seseorang mengibarkan bendera kebangsaan asing, mereka wajib mengibarkannya bersama dengan bendera kebangsaan Indonesia, kecuali dalam keadaan pengibaran setengah tiang. Pengibaran bersama ini harus mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Pengibaran Bendera Asing pada Makam Kehormatan Pemerintah memperbolehkan pengibaran bendera kebangsaan asing di makam kehormatan kebangsaan asing pada hari peringatan nasional bagi mereka yang gugur. Dalam situasi ini, pengibaran tidak perlu disertai dengan bendera Indonesia. Sanksi atas Pelanggaran Penggunaan Bendera Asing Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar ketentuan penggunaan bendera kebangsaan asing. Pelanggar dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda paling tinggi Rp500, sesuai ketentuan yang berlaku. Kesimpulan Penggunaan bendera kebangsaan asing di Indonesia tunduk pada pengaturan ketat untuk menjaga kedaulatan dan tata tertib publik. Baik WNA maupun WNI harus memperhatikan izin, lokasi, serta cara pengibaran bendera asing agar tidak melanggar hukum. Pemerintah mengedepankan sikap saling menghormati antarbangsa, tetapi tetap menegakkan aturan demi kepentingan nasional. Telusuri Lebih Lanjut

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 Konvensi New York 1958 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Negara-negara pihak harus menerapkan konvensi ini untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah yurisdiksinya, termasuk terhadap putusan yang tidak dianggap sebagai putusan domestik. Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi New York Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Sejak saat itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan konvensi tersebut. Alasan Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Meskipun Konvensi New York mewajibkan negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase, pihak yang menolak pelaksanaannya dapat mengajukan keberatan kepada otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, pihak tersebut harus membuktikan salah satu dari alasan berikut: Oleh karena itu Negara yang menerima permohonan pengakuan dan pelaksanaan berhak menolak permohonan tersebut jika syarat hukum tidak terpenuhi: Pengaturan dalam Hukum Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur pelaksanaan arbitrase internasional dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Agar pengadilan Indonesia dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional, para pihak harus memenuhi syarat-syarat berikut: Upaya Hukum terhadap Putusan Eksekuatur Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyetujui pelaksanaan arbitrase internasional, para pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi. Namun, jika Ketua Pengadilan menolak permohonan pengakuan dan pelaksanaan, pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah harus memutus permohonan kasasi tersebut dalam jangka waktu maksimal 90 hari. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang bersifat final dan melarang pihak mana pun untuk menggugatnya Telusuri Lebih Lanjut