Struktur dan Skala Upah: Panduan Lengkap untuk Pengusaha dan Karyawan
Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi dan terendah. Penyusunan ini harus mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan serta produktivitas karyawan.
Pengertian Struktur dan Skala Upah
Struktur dan skala upah merujuk pada sistem tingkat upah yang mencakup rentang nominal dari terendah hingga tertinggi, sesuai dengan golongan jabatan dalam perusahaan.
Perusahaan menggunakan sistem ini sebagai pedoman saat menentukan upah pekerja yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih. Ketentuan lengkapnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.
Cara Perusahaan Menerapkan Skala Upah
Perusahaan bisa menggunakan struktur dan skala upah untuk sistem pengupahan berdasarkan waktu, baik itu per jam, harian, maupun bulanan.
Jika perusahaan memberikan upah pokok ditambah tunjangan, maka struktur dan skala upah hanya berlaku untuk upah pokoknya saja.
Perusahaan juga wajib memberi tahu setiap pekerja mengenai struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatannya. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara pribadi.
Kewajiban dalam Dokumen Perusahaan
Ketika mengajukan atau memperbarui Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perusahaan harus melampirkan struktur dan skala upah dalam dokumen pengajuan tersebut.
Aturan Kenaikan Gaji Tahunan
Banyak karyawan bertanya, apakah gaji naik setiap tahun? Hukum tidak menetapkan persentase kenaikan gaji secara khusus. Namun, pengusaha tetap wajib meninjau upah secara berkala dengan mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas.
Perusahaan bisa menggunakan hasil evaluasi ini untuk menaikkan gaji jika memang layak dan sesuai kondisi bisnis.
Hubungan Struktur Upah dan Upah Minimum
Upah minimum adalah standar gaji bulanan terendah. Jika perusahaan hanya memberi upah pokok tanpa tunjangan, nominalnya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Namun, jika perusahaan memberi tunjangan tidak tetap, maka upah pokoknya harus setidaknya sama dengan upah minimum.
Larangan dan Sanksi
Pengusaha yang membayar di bawah upah minimum melanggar hukum. Sanksinya bisa berupa:
- Penjara antara 1 hingga 4 tahun
- Denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta
Jika sebelumnya perusahaan telah membayar upah di atas minimum, mereka tidak boleh menurunkannya setelah berlakunya UU Cipta Kerja.
Penutup
Struktur dan skala upah membantu perusahaan bersikap adil dalam menentukan gaji. Walaupun tidak ada aturan eksplisit soal kenaikan gaji tahunan, perusahaan tetap wajib mengevaluasi upah secara berkala.
Dengan menerapkan struktur yang tepat, perusahaan bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan dan menjaga hubungan industrial tetap sehat.